KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSHAAN REASURANSI
2
135/PMK.05/2005
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 424/KMK/06/2003 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSHAAN REASURANSI
3
PER- 03 /BL/2007
KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,
4
PER- 04 /BL/2007
AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 20
PERBANKAN SYARIAH
6
158/PMK.010/2008
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 424/KMK/06/2003 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSHAAN REASURANSI
7
18/PMK.010/2010
PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH
8
PER- 08 /BL/2011
BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN USAHANYA DENGAN PRINSIP SYARIAH
9
11/PMK.010/2011
KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSHAAN REASURANSI
10
136/PMK.03/2011
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH
11
137/PMK.03/2011
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH
12
PER- 06/BL/2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR PER-03/BL/2007 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
13
150/PMK.01/2020
Pembentukan Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
14
74/PMK.01/2020
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
15
73/PMK.01/2020
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
16
69/PMK.08/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri
17
PERPRES 28 TAHUN 2020
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
18
PerDJPPR PER-2/PR/2020
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara
19
PerDJPPR PER-1/PR/2020
Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara dan Tata Cara Penyampaian Kewajiban Kuotasi
20
KepDJPPR KEP-3/PR/2020
Surat Berharga Syariah Negara Seri Acuan (Benchmark) Tahun 2020
21
213/PMK.08/2019
Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara
22
138/PMK.08/2019
Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
23
PerDJPB PER-5/PB/2019
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Surat Berharga Syariah Negara pada Rekening Khusus Surat Berharga Syariah Negara di Bank Umum Syariah
24
6/PMK.05/2019
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
25
4/PMK.08/2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
26
139/PMK.08/2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)
27
125/PMK.08/2018
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik
28
72/PMK.08/2018
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
29
205/PMK.08/2017
Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
30
120/PMK.08/2016
Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
31
KepBKF KEP-11/KF/2016
Kepanitiaan Penyelenggaraan Konferensi Intemasional Keuangan Syariah Kementerian Keuangan 2O16 (The 7St Annual Islamicc Finance Confrence
32
16/PMK.08/2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara
33
PP 28 TAHUN 2014
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
34
KepDJPPR KEP-28/PU/2013
Penetapan Standar Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
35
75/PMK.08/2013
Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara
36
239/PMK.08/2012
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)
37
227/PMK.010/2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
38
199/PMK.08/2012
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri
39
PP 73 TAHUN 2012
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
40
PMA
NOMOR 20 /PMK.08/2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 5/PMK.08/2012 TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG